KAJIAN STANDAR ISI PENDIDIKAN MENENGAH (SMA)

NASKAH AKADEMIK
KAJIAN STANDAR ISI
PENDIDIKAN MENENGAH (SMA)
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM
2007

Abstrak

Program pendidikan nasional diharapkan dapat menjawab tantangan harapan dan tantangan
yang akan dihadapi oleh anak bangsa baik pada masa kini maupun masa yang akan datang.
Kajian kebijakan kurikulum SMA bertujuan untuk memberikan masukan kepada BSNP
terkait dengan penyempurnaan dokumen standar isi dan pelaksanaannnya serta
pengembangan kurikulum SMA di masa depan.

Ruang lingkup kajian ini adalah standar isi jenjang SMA. Naskah akademik ini tersusun
berdasarkan hasil sintesis dari rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan desain, kajian
dokumen standar isi, kajian pelaksanaan standar isi, diskusi hasil kajian dokumen, diskusi
hasil kajian pelaksanaan standar isi, studi dokumentasi, analisis data hasil kajian, penyusunan
hasil kajian, presentasi hasil kajian, dan penyusunan laporan. Peserta kegiatan ini terdiri atas
unsur perguruan tinggi (UPI), praktisi pendidikan (kepala sekolah dan guru), dinas
pendidikan, dan Pusat Kurikulum.

Kajian ini dilakukan melalui seminar, diskusi fokus, kajian dokumen., dan rapat
kerja/workshop.

Hasil kajian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu dari segi dokumen standar isi SMA dan
pelaksanaan standar isi tersebut. Dari segi dokumen, terdapat temuan berupa mata-mata
pelajaran yang memiliki jam pelajaran yang sempit (hanya 1 jam pelajaran) untuk mata
pelajaran sejarah dan geografi di kelas x. Selain itu, ditemukan pula adanya
ketidakseimbangan beban belajar pada core program tertentu yang memerlukan tambahan
jam pelajaran.

Hasil kajian kebijakan kurikulum SMA berupa rekomendasi, yaitu perlunya penataan
kembali beban belajar pada beberapa mata pelajaran, materi yang seharusnya diberikan di
kelas x, penambahan jam pelajaran pada core program, penjurusan, dan perlunya sosialialisasi
standar isi dan pemberian layanan profesional kepada stakeholder secara komprehensif.
Selain itu, direkomendasikan pula bentuk comprehensif school yang mewadahi siswa untuk
melanjutkan ke perguruan tinggi atau siswa yang hanya menyelesaikan program wajib belajar.

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

KATA PENGANTAR

Pemberlakuann UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional, Peraturan
Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menuntut cara pandang yang berbeda
tentang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar nasional pendidikan,
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pmbiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dari kedelapan standar isi
tersebut, standar isi dan standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama dalam pengembangan KTSP.
Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang
kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan .

Pengembangan kurikulum telah dilakukan oleh sebagian satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah
dengan mengacu pada standar isi. Pengembangan kurikulum tersebut perlu ditelaah untuk mendapatkan
informasi tentang permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan standar isi tersebut.
Hasil pengkajian antara lain berupa naskah akademik :

1. Kajian Kebijakan Kurikulum SD
2. Kajian Kebijakan Kurikulum SMP
3. Kajian Kebijakan Kurikulum SMA
4. Kajian Kebijakan Kurikulum SMK
5. Kajian Kebijakan Kesetaraan Dikdas
6. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Agama
7. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Kewarganegaraan
8. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa
9. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Matematika
10. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPA
11. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPS
12. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Keterampilan
13. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Kesenian
14. . Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran TIK
15. Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pendidikan Jasmani
Salah satu hasil kajian di atas adalah Naskah Akademik Kebijakan Kurikulum SMA. Naskah akademik ini
memberikan gambaran tentang kajian pelaksanaan standar isi SMA dan permasalahannya yang digunakan
sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan.

Pusat Kurikulum menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak erbagai Perguruan Tinggi,
Direktorat di lingkungan Depdiknas, Dinas Pendidikan, dan praktisi pendidikan yang telah membantu Pusat
Kurikulum dalam menghasilkan naskah akademik ini.

Kepala Pusat Kurikulum

Badan Penelitian dan Pengembangan

Depdiknas,

Diah Harianti

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Ruang Lingkup
D. Landasan Yuridis
Bab II Kajian Teoretis
Bab III Temuan Kajian dan Pembahasan

A. Kajian Dokumen
B. Kajian Lapangan
C. Pembahasan Temuan kajian Dokumen dan Lapangan
Bab IV Kesimpulan dan Rekomensasi
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi Jangka Pendek
C. Rekomendasi Jangka Panjang
Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya
disingkat sebagai UU Sisdiknas 20/2003.

Program pendidikan nasional diharapkan dapat menjawab tantangan, harapan, dan
tantangan yang akan dihadapi oleh anak bangsa baik pada masa kini maupun masa yang
akan datang. Pendidikan di masa depan memainkan peran penting sebagai tonggak
fundamental bangsa untuk meraih cita-citanya. Menghadapi masa depan yang sudah pasti
diisi dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian
pesat mengharuskan perlunya perancangan di sektor pendidikan secara tepat. Dunia
pendidikan nasional harus mampu melahirkan generasi dengan sumber daya manusia
yang unggul agar bisa menghadapi tantangan di masa depan tersebut.

Dalam membangun pendidikan di masa depan perlu dirancang sistem pendidikan yang
dapat menjawab harapan dan tantangan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
Sistem pendidikan yang dibangun tersebut perlu berkesinambungan dari pendidikan
prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Salah satu dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan dunia pendidikan
nasional Indonesia di masa depan adalah kebijakan mengenai kurikulum karena
kurikulum merupakan jantung dunia pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan
kurikulum di masa depan secara tepat perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Indonesia sehingga dapat bersaing di era globalisasi tersebut.

Posisi, fungsi, dan kurikulum suatu lembaga pendidikan adalah suatu konsep masyarakat
mengenai cara mempersiapkan anggota masyarakat dalam perannya di masa mendatang.
Fungsi suatu lembaga pendidikan merupakan harapan atau keinginan masyarakat dalam
mendidik generasi muda sehingga mampu berperan dalam mempertahankan nilai-nilai
yang dianggap baik, memperbaiki nilai-nilai lama menjadi nilai yang sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan mengembangkan nilai-nilai baru yang berguna bagi
masyarakat. Fungsi suatu lembaga pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai
dengan perkembangan yang berlaku di masyarakat. Masyarakat yang berkembang
menuntut fungsi baru yang mungkin sama tetapi lebih tinggi derajatnya dibandingkan
sebelumnya atau fungsi baru yang sama dalam derajat sebelumnya tetapi memiliki
dimensi yang berbeda. Tuntutan masyarakat tersebut dapat pula merupakan kedua-duanya
yaitu mempertahankan apa yang sudah ada ditambah dengan dimensi baru yang
diperlukan masyarakat.

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

Tuntutan masyarakat disebabkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat, perubahan
sistem sosial, perubahan dalam perekonomian, perubahan politik, perkembangan dalam
ilmu dan teknologi, perubahan kebijakan pendidikan, dan berbagai masalah yang terjadi
dalam dunia internasional. Perubahan sistem sosial merupakan perubahan yang dirancang
secara sistematis agar terjadi tetapi perubahan sistem sosial itu dapat pula terjadi karena
berbagai faktor yang tidak dalam kontrol dan tidak direncanakan. Perubahan sistem sosial
yang dirancang mungkin berkaitan dengan aspek kehidupan lain misalnya ketika terjadi
perubahan dalam sitem ketatanegaraan dari sistem yang sentralistis ke desentralistis,
kehidupan ekonomi dari agraris ke industri, masyarakat bisnis atau masyarakat
knowledge-economy. Perubahan sistem nilai dalam masyarakat terjadi akibat dari
terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat dan sebagaimana perubahan lainnya
menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan baru
yang diperkirakan tersebut.

Adanya gejala sosial yang mudah bergejolak dalam kekerasan, merusak (destructive),
ancaman disintegrasi terhadap kesatuan bangsa, adanya ekslusivisme
kesukuan/provinsialisme yang semakin kuat adalah kenyataan yang harus dihadapi
masyarakat dan bangsa Indonesia. Kondisi yang demikian diperburuk oleh turunnya
kualitas hidup yang diakibatkan oleh krisis moneter dan ekonomi. Sementara itu, orientasi
kehidupan ke arah materialistis dan hedonisme semakin kuat. Kenyataan-kenyataan
semacam ini tidak dapat diabaikan begitu saja oleh lembaga pendidikan dan para
pengambil kebijakan dalam pendidikan. Pendidikan harus peduli dan berupaya
mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan yang lebih baik dengan nilai-nilai
kehidupan yang lebih baik, sikap hidup yang lebih membangun citra kebangsaan yang
positif, produktif, dan mengangkat harkat bangsa dalam kontribusi terhadap masyarakat
dunia. Kebijakan pendidikan yang mengabaikan kenyataan ini sebagai masalah
pendidikan dan mengungkung diri pada masalah perenial akan sangat merugikan
kehidupan bangsa di masa mendatang.

Perubahan yang disebabkan perkembangan kehidupan dunia internasional dalam politik,
ekonomi, komunikasi, dan sebagainya menyebabkan adanya tuntutan baru terhadap
pendidikan. Kesepakatan antarpemerintah dalam Asia-Pacific Economy Cooperation
(APEC), ASEM dan kesepakatan lain menyebabkan adanya warna dan tuntutan kehidupan
baru bagi masyarakat Indonesia. Untuk bisa bersaing dalam kehidupan yang demikian
terbuka bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan tertentu, sikap tertentu, dan nilai
tertentu yang memungkinkan mereka hidup lebih baik, menjadi tuan dan bukan kuli di
negeri sendiri. Kurikulum harus mampu memberi pengalaman belajar yang mampu
mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan yang diperlukan untuk
kehidupan masa mendatang. Artinya, kurikulum harus berfungsi menghasilkan generasi
muda yang mampu mengembangkan kehidupan dirinya dan kehidupan bangsanya sesuai
dengan tuntutan masyarakat pada waktu itu.

Ketika posisi dan fungsi suatu lembaga pendidikan berubah maka kurikulum pun harus
berubah. Kurikulum adalah operasionalisasi dari posisi dan fungsi lembaga pendidikan
yang diinginkan masyarakat. Dalam tulisan mengenai kurikulum Oliva (1997:12)
mengatakan “Curriculum itself is a construct or concept, a verbalization of an extremely
complex idea or set of ideas”. Konsep yang dimaksudkan Oliva adalah konsep masyarakat
mengenai suatu pendidikan. Oleh karena itu, posisi dan fungsi suatu lembaga pendidikan

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

di suatu masyarakat tertentu menentukan kurikulum mana yang akan digunakan. Oleh
karena itu pada bagian lain Oliva mengatakan bahwa “curriculum is the response to the
societal needs”.

Posisi kurikulum yang demikian dapat dilakukan apabila kurikulum mengajukan
pertanyaan yang tepat yaitu mengenai manusia dengan kualitas apa yang ingin dihasilkan
oleh suatu lembaga pendidikan. Tantangan yang muncul di masyarakat dapat
dikategorikan dalam berbagai jenjang tantangan seperti jenjang nasional, lokal, dan
lingkungan terdekat (daerah). Tantangan tersebut tidak muncul begitu saja tetapi
merupakan hasil rekonstruksi oleh sekelompok orang dan umumnya dilegalisasikan oleh
pengambil keputusan. Rekonstruksi tersebut menyangkut berbagai dimensi kehidupan
dalam jenjang-jenjang yang dirancang akan dimasuki oleh tamatan lembaga pendidikan
tersebut. Rekonstruksi itu memang sulit dan menjadi semakin sulit ketika dia harus
merajut berbagai kepentingan yang berkenaan dengan berbagai jenjang dan dimensi
kehidupan. Kesalahan umum yang terjadi adalah rekonstruksi tersebut direduksi menjadi
pertanyaan masyarakat mengenai disiplin ilmu yang diajarkan di lembaga pendidikan.
Kemudian posisi kurikulum dikerdilkan menjadi jawaban terhadap apa yang harus
dikuasai peserta didik dari disiplin ilmu yang telah ditetapkan. Posisi ini adalah posisi
kurikulum disiplin ilmu dan bukan kurikulum.

B. Tujuan
Kajian standar isi kurikulum pendidikan menengah (SMA) bertujuan :
1. Memperoleh gambaran tentang keunggulan dan kelemahan standar isi SMA ditinjau
dari isi dokumen dan pelaksanaannya.
2. Memperoleh berbagai kesimpulan tentang standar isi dari segi implementasi dan
sebagai naskah dokumen .
3. Memberikan saran jangka pendek berupa penyempurnaan standar isi.
4. Memberikan saran jangka panjang berupa usulan bentuk standar isi atau kurikulum
untuk masa depan.
C. Ruang Lingkup
Secara umum standar isi mencakup kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar,
kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan. Kegiatan pengkajian ini
dibatasi pada kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan.
Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tidak dikaji pada kegiatan saat ini.

Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jenjang
pendidikan menengah antara lain dapat berbentuk SMA/ MAN. Pengkajian standar isi ini
dibatasi pada jenjang SMA.

D. Landasan Yuridis
I. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Bab IX : Standar Nasional Pendidikan

Pasal 35 ayat (1) , (2), (4)

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

(1) : Standar Isi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Standar
Nasional Pendidikan

(2) : Standar Isi dijadikan acuan pengembangan kurikulum
(4) : Standar isi lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Bab X : Kurikulum

Pasal 37 ayat (1)

Kurikulum pendidikan menengah memuat pendidikan agama; pendidikan

kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial;

seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olah raga; keterampilan/ kejuruan; muatan lokal.

Pasal 38 ayat (1)

Kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan dasar ditetapkan pemerintah

BAB XVI : Evaluasi

Pasal 57

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada
jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
Pasal 58

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses,
kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh
lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai
pencapaian standar nasional pendidikan.
Pasal 59

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan,
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
II. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
1. Bab X : STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Pasal 63
(1)Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
Pasal 66
(1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c
bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata
pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan
dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
(2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
(3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-
banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.
Pasal 67

(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti
peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah
dan jalur nonformal kesetaraan.
(2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait
di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan
satuan pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 68
Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya
untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Bab XII : EVALUASI
Pasal 78
Evaluasi pendidikan meliputi:

a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
BAB III : Standar Isi tentang Beban Belajar
Pasal 11 ayat (1):

Beban belajar untuk SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat pada` jalur pendidikan
formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS)

ayat (4) : Beban belajar minimal dan maksimal bagi SMA/MA yang menerapkan sistem
SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

Pasal 12 ayat (2)

Beban belajar efektif per tahun ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan
BSNP.

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

Pasal 18

(1) Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar,
waktu pembelajaran efektif dan hari libur
(2) hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan
jeda antar semester
(3): Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri.

III. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
IV. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 23
tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan
pendidikan menengah
V. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 tahun 2006
pelaksanaan Permen No. 22
Sedangkan kegiatan pengkajian standar isi ini mengacu pada Peraturan Mendiknas no. 24
tahun 2006 Pasal 7, yang memuat tugas Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan antara lain:

a. mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP
b. memberikan usulan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau Menteri.
Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

BAB II

KAJIAN TEORETIS

Pembaharuan sistem pendidikan termasuk di dalamnya pembaharuan kurikulum sering
disikapi sebagai dampak dari perubahan sistem politik. Berbagai kepentingan masuk di
dalamnya yang menimbulkan lebih banyak ”penolakan” terhadap adanya perubahan tersebut.

Fullan (2001) ”The New Meaning of Educational Charge” menyebutkan bahwa akan
timbul perbedaan persepsi antara pemegang kebijakan dan pelaku kebijakan untuk setiap
perubahan pada sektor pendidikan. Dari sisi pemegang kebijakan, terdapat asumsi dasar
bahwa guru cenderung kurang menyukai adanya perubahan. Mereka juga meyakini bahwa
umumnya pemegang kebijakan kurang memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada
saat dilaksanakannya proses pembelajaran.

Bennie dan Newstead (1999) menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya
kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan terutama dikaitkan dengan kurikulum.
Faktor dimaksud mencakup antara lain waktu, harapan-harapan dari pihak orangtua,
kurangnya bahan pembelajaran termasuk buku-buku pelajaran pada saat implementasi
kurikulum yang baru, kekurangjelasan konsep kurikulum dan pengetahuan dikaitkan dengan
kuriklum baru tersebut.

Menurut Charles dan Jones (1973), setiap perubahan pada sektor pendidikan seharusnya
diikuti dengan upaya mengamati berbagai bentuk operasional di lapangan sebagai tindak
lanjut dan implikasi dari kebijakan perubahan tersebut. Setiap kendala atau hambataan harus
segera diantisipasi sebelum menimbulkan masalah yang besar dan kompleks.
Ketidakmampuan mengatasi kendala-kendala tersebut akan menyebabkan kegagalan dalam
implementasi kebijakan atau perubahan tersebut.

Suatu studi menunjukkan bahwa umumnya hambatan yang ditemui dalam implementasi
suatu kurikulum adalah kurangnya kompetensi guru. Seringkali terjadi bahwa implementasi
suatu kurikulum baru tidak diikuti dengan pengimbangan kemampuan guru dan tindakan
bagaimana meningkatkan kemampuan guru sebagai ujung tombak dalam implementasi
kurikulum dimaksud (Hargreaves, 1995). Fennema dan Franke (1992) mendukung
pernyataan Hargreaves (1995) bahwa kemampuan baik secara keterampilan dan pengetahuan
seorang guru akan mempengaruhi proses pembelajaran di kelas dan menentukan sejauh
mana kurikulum dapat diterapkan. Suatu studi yang dilakukan oleh Taylor dan Vinjevold
(1999) mengungkapkan bahwa kegagalan implementasi kurikulum disebabkan oleh
rendahnya pengetahuan konseptual guru, kurang penguasaan terhadap topik yang diajarkan
dan kesalahan interpretasi dari apa yang tertulis dalam dokumen kurikulum.

Menurut Middleton (1999), berhasil tidaknya implementasi kurikulum yang diperbarui
cenderung ditentukan oleh persepsi atau keyakinan yang dimiliki oleh tenaga pengajar atau
guru. Perubahan kurikulum berkait dengan perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan
paradigma baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi para guru
di mana mereka perlu melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan kemungkinan
akan memberikan ketidaknyamanan lingkungan pembelajaran bagi guru yang bersangkutan.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa para guru akan bersikap mendukung implementasi
dimaksud apabila mereka memahami kurikulum baru tersebut secara rasional dan praktikal.

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

Bennie dan Newstead (1999) menyarankan untuk diadakannya penataran bagi guru secara
intensif untuk dapat memahami filosofi dan substansi dari kurikulum yang baru. Agar
berhasil, mereka menyarankan untuk cenderung menunda implementasi kurikulum sebelum
diperoleh keyakinan secara faktual bahwa para guru benar-benar tahu apa yang seyogyanya
dilakukan dengan kurikulum yang baru. Dengan kata lain, implementasi suatu kurikulum
baru memerlukan waktu dalam proses transisinya.

Untuk mengetahui apakah kebijakan baru mengenai kurikulum telah menyebabkan adanya
perubahan, dapat dievaluasi oleh setidak-tidaknya tiga indikator (Fullan, 2001). Pertama,
sejauhmana materi-materi baru atau yang direvisi digunakan oleh guru-guru. Kedua, sejauh
mana pendekatan-pendekatan pengajaran yang baru telah diterapkan dalam proses kegiatankegiatan belajar di kelas. Ketiga, sejauhmana guru-guru berkeyakinan bahwa kebijakan
berdampak kepada perbaikan mutu dan proses pembelajaran. Ketiga indikator tersebut
secara bersama-sama akan menentukan tercapai tidaknya tujuan-tujuan perubahan
pendidikan.

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

BAB III
TEMUAN KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Dokumen
1. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar
Struktur program merupakan bagian penting dalam sebuah proses pembelajaran karena dari
sanalah dapat terbentuk sistem kegiatan belajar mengajar yang diharapkan dapat berhasil
secara maksimal. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap struktur program SMA,
terdapat beberapa temuan.

I. Ketidakseimbangan antara mata pelaran dengan bebannya.
a. Kelas X
Pada kelas X, terdapat mata pelajaran yang waktunya sangat sempit , yaitu mata pelajaran
sejarah dan geografi dengan alokasi waktu hanya 1 jam pelajaran saja. Hal ini tentu sangat
menyulitkan di dalam pengelolaannya. Berbagai persiapan yang harus dilakukan guru,
termasuk memberikan apersepsi kepada siswa dalam sebuah mata pelajaran sungguh tidak
memungkinkan bila hanya dialokasikan denga 1 jam pelajaran (45 menit). Mata pelajaran
sejarah tidak hanya menginformasikan berbagai fakta dan kejadian semata. Mata pelajaran
ini menuntut siswa selalu mengkaji informasi/fakta/kejadian secara cerdas dan arif
sehingga menghasilkan kesimpulan dari materi tersebut secara proporsional. Penanaman
nilai-nilai sejarah pada siswa juga harus diberikan mata pelajaran ini melalui KBM yang
variatif dan bermakna. Oleh sebab itulah mata pelajaran sejarah di kelas ini
direkomendasikan untuk ditambah dari 1 jam pelajaran menjadi 2 jam pelajaran.
Mata pelajaran geografi juga direkomendasikan untuk menambah jumlah jam pelajaran dari
1 jam pelajaran menjadi 2 jam pelajaran. Selain persiapan yang harus dilakukann guru
dalam sebuah pembelajaran, materi geografi juga sangat kompleks. Kondisi geografis
Indonesia yang sangat unik menyebabkan kajian geografi menjadi sesuatu yang harus
didiskusikan antara siswa dan guru secara komprehensif sehingga hasil pembelajaran ini
membuat siswa memahami,menghargai, dan mencintai negara mereka. Peristiwa alam yang
banyak terjadi di Indonesia seperti tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan
longsor mengharuskan mata pelajaran geografi memberikan informasi kepada siswa dan
mendiskusikannya.

b. Kelas XI dan XII Program IPA
Mata pelajaran sejarah pada program ini diberi alokasi waktu hanya 1 jam saja. Untuk itu,
mata pelajaran ini pada program ini direkomendasikan juga untuk ditambah dari 1 jam
pelajaran menjadi 2 jam pelajaran. Program IPA yang berorientasi pada sains bukan berarti
tidak memerlukan mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah pada program IPA atau
pada program lainnya tidak boleh dipandang sebagai sebuah kajian materi yang hanya
menambah beban siswa, melainkan harus menjadi alat perekat bangsa sebab melalui
sejarahlah seseorang atau suatu bangsa dapat belajar dari kesalahan atau mengacu pada
sebuah keberhasilan. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana menjadikan pelajaran ini
sebagai sebuah pembelajaran yang variatif dan bermakna bagi anak.
c. Kelas XI dan XII Program IPS
Mata pelajaran ekonomi pada program ini direkomendasikan ditambah dari 4 jam menjadi 5
jam. Adanya materi akuntasi dan ekonomi lingkungan sebagai core program IPS
Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

menyebabkan mata pelajaran ini harus memiliki waktu yang cukup agar kompetensi yang
disyaratkan tercapai.

d. Mata Pelajaran Keterampilan/ Bahasa asing kelas X.
Banyaknya mata pelajaran di Indonesia pada sistem pendidikan di setiap jenjang
mendapatkan respon dari beberapa negara. Mereka menganggap bahwa jumlah mata
pelajaran di Indonesia termasuk yang cukup banyak. Pendapat ini seolah mengesankan
bahwa siswa Indonesia harus mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi/pengetahuan
tanpa melihat sisi-sisi lainnya, seperti psikologi anak, sumber daya manusia, dan sarana
prasarana.
Keterampilan/Bahasa Asing, khususnya bahasa asing pada kelas X dianggap belum sebagai
keharusan untuk diberikan pada kelas X ini. Pengajaran bahasa asing selain bahasa Inggris
tentunya memerlukan konsekuensi yang harus dipikirkan. Hal utama yang harus dipikirkan
adalah ketersediaan sumber daya manusia (guru) yang akan mengajar mata pelajaran bahasa
asing ini. Kota-kota besar mungkin tidak menjadi masalah dengan hall ini, tetapi kita harus
juga memikirkan daerah-daerah terpencil di wilayah NKRI. Adanya mata pelajaran ini pada
struktur program SMA kelas X mengharuskan setiap sekolah untuk memberikan mata
pelajaran ini. Usulan yang diajukan mengenai hal ini adalah menjadikan mata pelajaran ini
sebagai kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan diri. Siswa yang
berminat pada bahasa asing selain bahasa inggris dapat berkonsultasi kepada guru
pembimbing untuk mengembangkan kemampuan berbahasa asingnya.

e. Kelas XI dan XII Program Bahasa
Mata pelajaran bahasa asing pada program ini direkomendasikan ditambah 1 jam sehingga
menjadi 5 jam pelajaran. Kedudukan mata pelajaran ini harus sama dengan mata pelajaran
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memiliki alokasi waktu sebanyak 5 jam.
Penambahan ini juga dengan mempertimbangkan core program bahasa.
B. KAJIAN PELAKSANAAN
1. Standar Isi
a. Konsep Muatan Lokal
Konsep muatan lokal masih belum dipahami secara benar oleh sebagaian besar sekolah.
Untuk itu diusulkan kalimat yang menegaskan bahwa bahwa tujuan mulok adalah untuk
mempertahankan dan mengembangkan keunggulan/potensi daerah dan membangun
kesadaran lingkungan pisik daerah dan sosial budaya daerah. Materi dapat diberikan antara
lain dalam bentuk seni budaya daerah, bahasa daerah, industri, dan kerajinan daerah.

b. Konsep Pengembangan Diri
Pengembangan diri dalam struktur program tidak perlu mencantumkan jumlah ekuivalen
jam karena banyak kegiatan yang bisa dikembangkan. Diusulkan agar pengembangan
diberi tanda bintang serta keterangan bahwa jumlah jamnya diserahkan sekolah sesuai
dengan kebutuhan
Pengembangan diri masih diterjemahkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Padahal,
kegiatan ekstrakurikuler hanya salah satu bagian dari pengembangan diri. Diusulkan perlu
ada sosialisasi yang komprehensif tentang konsep pengembangan diri, yaitu sebagai
pengembangan potensi minat , bakat, dan kepribadian dengan berbagai kegiatan.

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

Keterampilan /bahasa asing, selain bahasa Inggris dapat sebagai salah satu kegiatan
dalam pengembangan diri.

c. Konsep life skill
Life skill belum dipahami secara menyeluruh. Life skill hanya diartikan sebagai
keterampilan vokasional. Diusulkan perlu sosialisasi life skill secara menyeluruh. Life skill
harus dipahami oleh seluruh satuan pendidikan sebagai kecakapan hidup yang terwujud
melalui proses pengembangan diri secara terus menerus.
d. Penjurusan
Kriteria dari pusat yang menetapkan ketuntasan sebagai syarat masuk penjurusan
menimbulkan multitafsir, sehingga semua anak bisa memilih program jurusannya.
Perlunya pernyataan bahwa kriteria penjurusan diarahkan pada minat dan kemampuan.

Diusulkan perlu ditambah kriteria penjurusan bahwa nilai pada ciri khas kelompok
penjurusan harus lebih tinggi dari nilai KKM.

e. Sosialisasi Kebijakan
Sebuah kebijakan baru selalu melahirkan berbagai respon baik positif maupun negatif.
Ketika sebuah kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada pelaku pendidikan digulirkan,
hal ini tentu akan menimbulkan dampak yang akan merugikan pihak lain. Kebijakan yang
diharapkan oleh penerimanya adalah sebuah kebijakan yang sudah melalui pertimbangan
dan tahap-tahap tertentu. Adanya kebijakan baru dalam dunia pendidikan tanpa melalui
tahap penerapan dan kajian implementasi terlebih dahulu akan memberikan dampak yang
pada akhirnya akan mengganggu kebijakan itu sendiri.

Diusulkan agar setiap kebijakan dari pusat harus melalui penerapan dan kajian
implementasinya terlebih dahulu karena selama ini yang terjadi adalah kebijakan baru
dibuat setelah hal baru diterapkan.

f. Ujian Nasional
Ujian nasional masih belum bermakna bagi proses kelanjutan pendidikan ke PTN dan
masih belum diperhitungkan dalam seleksi masuk PTN. Hal ini mengakibatkan siswa
hanya sekadar lulus. Siswa-siswa yang pintar dari sekolah-sekolah unggulan sebagian
besar tidak berusaha untuk mendapatkan nialai yang maksimal melainkan hanya sekadar
lulus saja. Ini disebabkan oleh tidak adanya pembobotan nilai UN dalam seleksi
penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Para siswa tersebut beranggapan tidak perlunya
nilai tinggi pada UN karena hal itu tidak mempengaruhi seleksi di perguruan tinggi
negeri . Untuk itu diusulkan harus ada kerja sama antara Dirjend Mandikdasmen dengan
Perguruan Tinggi dalam rangka memperhitungkan UN sebagai bagian dari seleksi masuk
PTN, salah satunya pembobotan NEM sebagai penentuan Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru (SPMB)

B. KEADAAN PENDIDIKAN SMA DI INDONESIA
1. PENDIDIKAN SMA MASA KINI
Pada saat sekarang pendidikan di jenjang SMA dianggap sebagai kelanjutan linear dari
pendidikan SMP. Konsep pendidikan tersebut memang sudah berlaku lama dan
diwariskan sejak zaman sebelum kemerdekaan. Konsep tersebut adalah bahwa pendidikan
SMA adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

pendidikan di atasnya (pendidikan tinggi) dan untuk bekerja. Konsep ini menggambarkan
bahwa pendidikan SMA harus mempersiapkan dua jenis tamatan yaitu mereka yang akan
bekerja dan mereka yang akan melanjutkan atau sebagaimana kenyataan sekarang ini pada
setiap tamatan SMA terdapat dua kemampuan yaitu kemampuan untuk melanjutkan dan
kemampuan untuk bekerja.

Tugas ini bukan ringan dan dalam kenyataannya sulit dipenuhi oleh kurikulum SMA.
Kurikulum SMA yang berlaku sejak masa sebelum kemerdekaan sampai saat kini tidak
berubah dalam jenis dan filosofinya. Model kurikulum SMA adalah kurikulum yang
dikelompokkan sebagai kurikulum disiplin ilmu sedangkan filosofi pendidikan yang
digunakan adalah esensialisme. Pada kurikulum disiplin ilmu maka tujuan pendidikan
adalah menghasilkan tamatan dengan intelektual tinggi menurut kaidah disiplin ilmu.
Dalam pandangan ini, seseorang yang dianggap warga terhormat adalah warga yang
memiliki tingkat intelektual tinggi dan pendidikan disiplin ilmu adalah pendidikan yang
paling tepat untuk menghasilkan tamatan yang demikian.

Bagi mereka yang tidak mau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi kurikulum
SMA tidak menyiapkan peserta didik dengan kemampuan untuk bekerja. Secara jelas,
kurikulum SMA tidak pernah memberikan pengalaman yang dapat digunakan untuk
mencari kehidupan di masyarakat. Kurikulum SMA yang berlaku tidak memberikan
kemampuan hidup secara umum di masyarakat apalagi untuk dapat meniti kehidupan
dengan kemampuan khusus. Kemampuan khusus tersebut pada saat sekarang memang
dirancang untuk SMK bukan untuk SMA. Dengan demikian kurikulum SMA yang
berlaku pada saat sekarang tidak mampu mengembangkan ”life skills” baik yang disebut
sebagai ”social skills”, ”communicative skills”, apalagi ”economic/vocational skills”.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa kurikulum SMA yang berlaku saat sekarang tidak
mampu memenuhi tujuan kelembagaannya.

Kurikulum SMA yang berlaku pada saat kini dikembangkan berdasarkan UU nomor 20
tahun 2003, PP nomor 19 tahun 2005, Permen Diknas nomor 22 tahun 2006 dan Permen
Diknas nomor 23 tahun 2006. UU nomor 20 tahun 2003 mengatur bahwa kurikulum suatu
satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan
standar isi (Permen Diknas nomor 22 tahun 2006) dan standar kompetensi lulusan
(Permen Diknas nomor 23 tahun 2006). Kurikulum yang dikembangkan dan dinamakan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan suatu gerakan baru dalam
dunia pendidikan Indonesia. Gerakan ini disesuaikan dengan arah perkembangan politik
berkenaan dengan sistem pemerintahan dan kekuasaan yang desentralistis. Wewenang
mengatur pendidikan ada pada pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam KTSP kepentingan nasional dan kepentingan daerah berada dalam satu garis yang
searah bukan kontinum. Kepentingan nasional tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan
daerah dan demikian pula sebaliknya, kepentingan daerah tidak boleh dikorbankan oleh
kepentingan nasional. Kedua kepentingan tersebut harus berjalan harmonis.

Sayangnya gerakan baru dalam pengembangan kurikulum tersebut tidak mengubah wajah
kurikulum SMA secara fundamental. Hal itu terjadi karena fungsi SMA sebagai lembaga
pendidikan di jenjang pendidikan menengah tidak berubah dari fungsi sebelumnya. Fungsi
SMA masih merupakan kelanjutan jenjang pendidikan dasar dan dalam perspektif yang
sama pula. Oleh karena itu, peran pendidikan SMA tidak mampu secara maksimal
mewujudkan fungsinya sebagai persiapan bagi mereka yang melanjutkan ke perguruan

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

tinggi dengan baik. Dalam keadaannya sekarang, pendidikan SMA tidak pula mampu
mewujudkan fungsinya untuk mempersiapkan peserta didik bagi kehidupan. Fungsi SMA
sudah harus berubah menghadapi tantangan baru masyarakat global yang penuh
persaingan dan tuntutan terhadap pendidikan untuk menghasilkan manusia yang
berkualitas lebih baik.

2. PENDIDIKAN SMA MASA MENDATANG
Pandangan bahwa pendidikan di SMA adalah kelanjutan dari pendidikan dasar hanya
dapat dipertahankan apabila Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 12 tahun. Dengan
kebijakan pendidikan wajib belajar 12 tahun maka pendidikan di SMA adalah pendidikan
untuk seluruh bangsa. Pendidikan yang demikian harus bersifat pendidikan umum dan
berlaku bagi semua warga tanpa memperhatikan kemampuan, cita-cita dan kekhususan
yang diharapkan. Dalam konteks kebijakan pendidikan yang demikian maka posisi
pendidikan di SMA sebagai kelanjutan linear dari pendidikan dasar sepenuhnya dapat
dipertanggungjawabkan.

Pendidikan SMA harus dilihat dari sudut pandangan baru yaitu sebagai pendidikan
persiapan untuk ke perguruan tinggi. Pendidikan yang demikian dikenal dengan nama
”pre-university education” atau matrikulasi. Dalam sistem pendidikan Inggeris, selain
kedua istilah tersebut terkadang digunakan juga istilah ”college” untuk SMA. Negeranegara seperti Malaysia dan Singapura menempatkan pendidikan SMA sebagai
pendidikan persiapan ke universitas. Di Jerman, lembaga pendidikan yang memiliki
fungsi persiapan ke perguruan tinggi dinamakan ”gymnasium”, di Belanda disebut VWO.
Dalam memberi fungsi baru ini pendidikan SMA adalah pendidikan khusus bagi mereka
yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan bagi mereka yang akan
memasuki dunia kerja. Apabila fungsi ini yang akan dikenakan kepada SMA yang akan
datang maka konsep pendidikan SMA semacam ini dikenal di Inggris dengan nama
”comprehensive school”. Konsep ini dapat menempatkan SMA untuk menjalankan
fungsinya sebagai persiapan bagi mereka yang akan melanjutkan studinya ke perguruan
tinggi dan mereka yang akan memasuki dunia kerja. Pengertian ”comprehensive”
dimaksudkan melingkupi kedua peran tersebut.

Keuntungan dalam model ”comprehensive school” ini adalah pada fleksibilitas bagi
peserta didik. Mereka dapat mengambil program yang mempersiapkan diri mereka khusus
untuk perguruan tinggi tetapi mereka memiliki kesempatan pada waktu yang bersamaan
dapat pula memilih paket program yang mempersiapkan diri mereka untuk memasuki
dunia kerja. Kerugiannya adalah beban belajar lebih besar dan sekolah tidak dapat
menentukan dari awal berapa orang yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan
berapa yang akan memasuki dunia kerja. Perencanaan pendidikan menjadi lebih kompleks
dan demikian pula dengan penganggarannya.

a. KURIKULUM UNTUK SMA BARU
Sesuai dengan fungsi SMA sebagai pendidikan persiapan ke perguruan tinggi maka
kurikulum yang digunakannya harus mengalami penyesuaian dengan fungsi tersebut yaitu
kurikulum yang mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan mereka di perguruan
tinggi. Selain itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan landasan filosofis
pendidikan Indonesia yang memandang manusia sebagai suatu kesatuan utuh jasmani dan

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

rohani maka kurikulum SMA masa mendatang harus pula memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan aspek keperibadian lainnya.
Dengan perkataan lain, kurikulum di SMA tidak hanya memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mengembangkan kemampuan yang dipersyaratkan untuk ke perguruan
tinggi tetapi juga untuk memberikan berbagai kesempatan mengembangkan berbagai
pilihan yang sesuai dengan minat peserta didik.

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka kurikulum SMA terdiri dari dua kelompok mata
pelajaran wajib dan kelompok mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib terdiri atas
mata pelajaran wajib yang bersifat umum dan mata pelajaran wajib yang disesuaikan
dengan tuntutan perguruan tinggi. Mata pelajaran wajib umum adalah mata pelajaran yang
harus diikuti oleh seluruh peserta didik dan yang sesuai dengan keputusan pemerintah
terdiri atas Bahasa Indonesia, Agama, Bahasa Inggeris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Mata kuliah wajib yang disesuaikan dengan tuntutan pendidikan di perguruan tinggi di
fakultas/program studi yang akan dimasuki peserta didik. Mata pelajaran wajib ini terdiri
atas kelompok:

-Bahasa Indonesia

-Bahasa Asing

-Matematika

-Science

-Ilmu Sosial

-Pendidikan Jasmani

-Pendidikan Musik

Dalam setiap kelompok mata pelajaran terdapat mata pelajaran yang diperlukan untuk
melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan untuk mereka yang tertarik secara pribadi. Oleh
karena itu setiap mata pelajaran yang ada dalam kelompok di atas terdiri atas mata
pelajaran yang mengembangkan kemampuan pada tingkat ”proficiency” dan mata
pelajaran yang ”advanced”. Mata pelajaran yang mengembangkan kemampuan
”proficiency” diikuti oleh mereka yang wajib mempelajarinya karena tuntutan bidang
studi di perguruan tinggi yang akan ditempuhnya dan bagi mereka yang tertarik mata
pelajaran tersebut karena minat pribadi. Mata pelajaran yang mengembangkan tingkat
kemampuan ”advanced” hanya diikuti oleh mereka yang akan melanjutkan studi di
perguruan tinggi yang menuntut penguasaan tingkat tersebut. Misalkan seseorang yang
akan melanjutkan ke bidang teknologi harus menguasai matematika pada jenjang
”advanced” sedangkan seseorang yang akan melanjutkan studi ke bidang ekonomi
mungkin cukup memiliki penguasaan matematika pada jenjang ”profiency”.

Demikian pula bagi mereka yang belajar bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib
umum maka tingkat penguasaan yang dipersyaratkan adalah pada jenjang kemampuan
”profiency” sedangkan bagi mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi di bidang
yang berkenaan dengan bahasa dan sastra persyaratannya haruslah pada jenjang
”advanced”. Hal yang sama diterapkan juga kepada bahasa Inggris dimana jenjang
”advanced” dipersyaratkan bagi mereka yang akan melanjutkan studi dalam bahasa
Inggeris sedangkan jenjang ”profieciency” adalah bagi mereka yang mengambil bidang
studi lain selain bahasa Inggris.

Jenjang ”proficiency” dan jenjang ”advanced” suatu mata pelajaran ditentukan oleh ahli
bidang tersebut dan guru yang mengajar. Kesepakatan tersebut tidak dilakukan pada setiap

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

sekolah tetapi dapat dilakukan pada tingkat nasional. Hasil kesepakatan tersebut menjadi
Standar Kompetensi Lulusan dan ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku. Ketetapan tersebut harus diPahami oleh setiap satuan SMA dan guru yang
mengajar mata pelajaran tersebut. Guru harus memahami dengan jelas kriteria dan
indikator yang membedakan antara jenjang ”proficiency” dan ”advanced” yang mungkin
saja untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran berbeda dari kelompok
mata pelajaran lainnya.

b. STRUKTUR KURIKULUM DAN PENJURUSAN
Kurikulum SMA terdiri atas dua jenjang yaitu jenjang pendidikan awal/umum dan jenjang
pendidikan khusus. Jenjang pendidikan awal adalah jenjang dimana seluruh peserta didik
mengikuti mata pelajaran yang sama. Jenjang ini diberikan pada tahun pertama dan
maksudnya adalah memantau kemampuan dan minat peserta didik. Pada jenjang ini
peserta didik dinilai dari prestasi belajar dalam berbagai mata pelajaran, hasil dari
kegiatan konseling, dan prestasi peserta didik di bidang-bidang lain di luar mata pelajaran
yang terdapat dalam kurikulum. Dari awal peserta didik dan orang tua sudah harus
mengetahui tujuan dari jenjang pendidikan umum ini.

Tahun kedua adalah tahun penjurusan. Berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi
belajar dan berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun pertama, saran dari
konselor dan masukan dari orang tua maka peserta didik dan guru menentukan bidang
studi yang akan diikutinya di perguruan tinggi. Berdasarkan penentuan tersebut maka
rancangan kurikulum bagi mereka ditentukan: mata kuliah apa yang wajib diikuti, beban
sks serta jenjang kemampuannya, dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan beserta
jadwal. Pada waktu itu juga peserta didik menentukan mata pelajaran yang akan diambil
sesuai dengan minatnya.

Mata pelajaran yang diikuti karena minat peserta didik tidak boleh dibatasi oleh kategori
keilmuan. Artinya, seseorang yang akan melanjutkan pelajaran ke bidang teknologi dan
oleh karenanya mengambil matematika dan fisika sebagai mata pelajaran wajib tidak
harus mengambil biologi (jika tidak dipersyaratkan) tetapi dapat mengambil sastra, drama,
musik, atau bidang sosial. Di sini yang menentukan adalah minat dan bukan kelompok
atau kategori keilmuan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas maka struktur kurikulum SMA terdiri atas
bersama pada tahun pertama dan tahun penjurusan pada tahun kedua dan ketiga. Pada
tahun pertama bersama peserta didik mengikuti mata pelajaran sebagai berikut:

-Pendidikan Agama untuk kepribadian

-Bahasa Indonesia untuk skill berbahasa dan estetika

-Pendidikan Kewarganegaraan untuk kepribadian

-Bahasa Inggris untuk skill berbahasa

-Pendidikan Sejarah untuk semangat kebangsaan

-Pendidikan Olahraga untuk kesehatan dan hobi

-Pendidikan Kesenian untuk kepribadian dan estetika

-Matematika untuk cara berbikir dan ketrampilan

-IPS untuk introduction to social sciences (ways of thinking, basic concepts,

ways of doing, benefit and impact on life and environment)

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

-IPA untuk introduction to science (ways of thinking, basic concepts, ways of
doing, benefit and impact on life and environment)
-Muatan lokal (studi wilayah yang berkenaan dengan aspek sosial, ekonomi,
budaya, fisik)

Mata pelajaran tersebut tidak perlu dalam SKS yang tinggi, cukup dalam rentangan 2 – 4
SKS.

c. SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) dan SISTEM PAKET
Setiap mata pelajaran diberi beban SKS yang dapat memiliki bobot dari 2 – 4 SKS. Setiap
bobot SKS terdiri atas kegiatan tatap muka, kegiatan berstruktur, dan kegiatan mandiri.
Batas minimal penguasaan, baik untuk tingkat ”proficiency” maupun ”advanced”
ditentukan oleh kegiatan dan penguasaan pada kegiatan tatap muka dan berstruktur.
Kegiatan mandiri adalah bonus yang dapat menutupi kekurangan pada pencapaian dalam
tatap muka dan kegiatan berstruktur tetapi juga dapat meningkatkan pencapaian yang
sudah memenuhi batas minimal dan untuk mendapatkan special remark jika pencapaian
pada tatap muka dan berstruktur telah maksimal.

Paket adalah keseluruhan mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk suatu
bidang studi di perguruan tinggi. Paket tersebut terdiri atas mata pelajaran wajib umum
dan kelompok mata pelajaran wajib yang harus diikuti karena diwajibkan perguruan
tinggi.

Beban belajar untuk setiap paket antara 25 – 30 SKS per minggu. Untuk SMA yang
berstatus ”comprehensive school” maka paket terdiri dari paket pendidikan umum sebagai
kelanjutan dari tahun pertama dan vokasional untuk mempersiapkan mereka masuk ke
dunia kerja. Paket vokasional di SMA harus berbeda dari Sekolah Menengah Kejuruan.
Paket vokasional itu bersifat mengembangkan kemampuan dalam berbagai bidang yang
sesuai dengan program studi yang ada di SMA.

d. PENILAIAN HASIL BELAJAR
Penilaian hasil belajar dilakukan guru pada setiap akhir suatu pokok bahasan dan bersifat
formatif. Guru harus menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki peserta didik untuk
suatu mata pelajaran. Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka guru memberikan
”remedial” untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki peserta didik.

Peserta didik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, pada akhir SMA tidak diadakan
UN untuk menentukan kelulusan. Secara prinsipiil setiap SMA dapat mendaftarkan
peserta didiknya untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkannya. Artinya, pada
akhir tahun ketiga peserta didik SMA mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi. Untuk
itu maka perlu ada kerjasama dan kesepakatan antara perguruan tinggi dan pengelola
SMA pada tingkat nasional. Seperti dikatakan pada bagian awal, kesepakatan tersebut
diperlukan untuk menentukan kurikulum SMA dan sistem ujian masuk ke perguruan
tinggi.

Jika dalam pertimbangan tertentu suatu perguruan tinggi menetapkan peserta didik sebuah
SMA tertentu dapat langsung mendaftarkan diri ke perguruan tinggi yang bersangkutan,

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

maka peserta didik SMA tersebut tidak perlu mengikuti tes atau ujian masuk perguruan
tinggi.
Dalam konteks yang lebih global SMA tertentu dapat saja mendaftarkan peserta didiknya
untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di luar negeri. Dalam konteks yang
demikian maka kurikulum tahun kedua dan ketiga SMA tersebut harus disesuaikan
dengan ketentuan dari perguruan tinggi di negara di mana peserta didik tersebut akan
kuliah.

Sedangkan bagi mereka yang akan menyelesaikan pendidikan wajib belajarnya maka
mereka tidak juga perlu mengikuti UN (dalam konsep sekarang ini) tetapi mereka perlu
mengikuti ujian untuk keterampilan vokasionalnya dan mendapatkan sertifikat.

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Standar Isi belum banyak dipahami secara komprehensif oleh stake holder terutama
guru dan siswa.
2. Ada beberapa mata pelajaran yang alokasi waktunya sangat sempit (1 jam) sehingga
menyulitkan dalam pengelolaan pembelajaran.
3. Jumlah jam pelajaran pada yang menjadi core program tertentu masih ada yang
kurang.
4. Nilai tambah UN belum ada. Nilai UN masih belum memiliki bobot yang digunakan
sebagai salah satu pertimbangan masuk UMPTN.
5. Sosialisasi kebijakan harus dilakukan setelah kebijakan itu diterapkan.
REKOMENDASI JANGKA PENDEK

1. Perlu sosialisasi secara komprehensif tentang standar isi untuk semua stake holder
( terutama guru ).
2. Perlu penataan kembali jumlah jam pelajaran pada mata-mata pelajaran yang
waktunya sempit melalui penambahan jam pelajaran.
3. Jumlah jam pelajaran pada program tertentu harus ditambah sebagai core program.
4. Perlu pembobotan UN sebagai kriteria masuk PTN.
REKOMENDASI JANGKA PANJANG

1. Untuk masa mendatang konsep tentang pendidikan SMA perlu difokuskan pada
pengertian pendidikan persiapan ke perguruan tinggi. Dengan konsep tersebut maka
mereka yang memasuki pendidikan SMA adalah mereka yang memang merencanakan
studi ke perguruan tinggi. Untuk itu struktur kurikulum, penjurusan, dan sistem
pemilihan mata pelajaran harus diubah disesuaikan dengan fungsi baru tersebut.
2. Apabila Pemerintah akan menetapkan SMA sebagai bagian dari wajib belajar yaitu
wajib belajar 12 tahun maka SMA direkomendasikan menjadi ”comprehensive school”.
Dengan fungsi sebagai ”comprehensive school” maka SMA harus memiliki jalur
kurikulum bagi mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan bagi mereka
yang akan menyelesaikan wajib belajar. Untuk yang akan menyelesaikan wajib belajar
perlu ada paket pendidikan vokasional yang mungkin sifatnya untuk bidang pekerjaan
umum dan jasa, bukan pekerjaan yang bersifat teknologi.
Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

LAMPIRAN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
PELAKSANAAN STANDAR ISI

Satuan Pendidikan : SMA

No. Aspek Permasalahan PemecahanMasalah
1. Struktur Kurikulum
dan Beban Belajar
Kelas X
Mulok
Pengembangan
Diri
Mata pelajaran sejarah dan
geografi sangat sempit
dengan alokasi 1 JP.
Konsep Mulok belum jelas
1. Pengembangan diri
tidak perlu
mencantumkan
jumlah ekuivalen
jam karena banyak
kegiatan yang bisa
dikembangkan
2. Pengembangan diri
masih
diterjemahkan
Mata pelajaran sejarah
direkomendasikan ditambah
menjadi 2 JP, geografi 2 JP
yang diambil dari JP
keterampilan bahasa asing.
Keterampilan bahasa asing
dapat diberikan pada aspek
pengembangan diri.
Perlu penegasan bahwa
tujuan mulok adalah untuk
mempertahankan dan
mengembangkan
keunggulan/potensi daerah
dan membangun kesadaran
lingkungan pisik daerah dan
sosial budaya daerah. Materi
dapat diberikan antara lain
dalam bentuk seni budaya
daerah, bahasa daerah,
industri, dan kerajinan
daerah.
Cukup diberi tanda bintang
dan keterangan bahwa jumlah
jamnya diserahkan sekolah
sesuai dengan kebutuhan
Perlu ada sosialisasi yang
komprehensif tentang konsep
pengembangan diri, yaitu

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

sebagai
keg.ekstrakurikuler. Padahal
keg.ekskul hanya
salah satu bagian
dari pengembangan
diri.
sebagai pengembangan
potensi minat , bakat dan
kepribadian dengan berbagai
kegiatan. Keterampilan
/bahasa asing, selain bahasa
Inggris dapat diberikan dalam
pengembangan diri.
Untuk itu, perlu ditanyakan
minat anak.
Kelas XI dan XII
Program IPA
Standar Isi TIK
Mata pelajaran sejarah
dengan 1 JP sangat sempit
sehingga menyulitkan
dalam pengelolaannya.
Materi TIK dalam standar
isi tidak sesuai dengan
perkembangan teknologi
Mata pelajaran sejarah
direkomendasikan
ditambah menjadi 2 JP.
Materi diarahkan pada
pembelajaran yang bersifat
aplikasi sebagai
pengembangan pemanfaatan
pengetahuan dan dapat
diterapkan ke dalam proses
pembelajaran mata pelajaran
lain.

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

Kelas XI Program
IPS
Jam ekonomi masih kurang
dengan adanya materi
akuntasi, ekonomi
lingkungan.
Ekonomi direkomendasikan
ditambah dari 4 jp menjadi 5
JP sebagai core program
IPS.
Kelas XI dan XII
Program bahasa
Mata pelajaran bahasa
asing masih perlu
penambahan jam
Direkomendasikan ditambah
1 jam menjadi 5 jam
2. Penjurusan Kriteria dari pusat yang
menetapkan ketuntasan
sebagai syarat masuk
penjurusan menimbulkan
multitafsir, sehingga semua
anak bisa memilih program
jurusannya.
Perlunya pernyataan bahwa
kriteria penjurus-an
diarahkan pada minat dan
kemampuan.
Perlu ditambah kriteria
penjurusan:
Nilai pada ciri khas
kelompok penjurusan harus
lebih tinggi dari nilai KKM
3. Sosialisasi Sosialisasi tentang berbagai
kebijakan dari pusat belum
merata kepada semua stake
holder, terutama:
1. guru
2. siswa
3. orang tua
4. PT
5. Ormas
1. Diusulkan semua
kebijakan
diimplementasikan
sesudah sosialisasi.
2. Frekuensi sosialisasi
ditambah dengan
materi yang
komprehensif kepada
semua stake holders
dengan
memperhatikan
bentuk layanan yang
sesuai dengan mereka
(dinas, guru, siswa,
orang tua, PT, Ormas,
dll)
3. sekolah dapat

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

berinisiatif untuk
mendapatkan
sosialisasi
4. Harus ada anggaran
tersendiri dari pusat,
dinas provinsi, dinas
kota/kab untuk
menambah peserta
diklat.
5. Layanan
Profesional
Belum merata sampai di
sekolah
Akses masih sulit
Harus ada kerja sama
antarpusat/unit utama
departemen agar dapat
memperbanyak dokumen
layanan profesional yang
didistribusikan ke setiap
sekolah/daerah.
Akses diperluas untuk
seluruh masyarakat, dapat
dilakukan dalam bentuk
model-model dan layanan
interaktif melalui media
teknologi informasi (mailing
list)

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

6. PENILAIAN
a. (UN)
Belum ada alat ukur yang
terstandar untuk menilai
pencapaian hasil belajar
UN tidak bermakna bagi
proses kelanjutan
pendidikan ke PT. UN
masih belum
diperhitungkan dalam
seleksi masuk PTN
Perlu ada penilaian eksternal
oleh lembaga independen.
Harus ada kerja sama antara
Dirjend Mandikdasmen
dengan Perguruan Tinggi
dalam rangka
memperhitungkan UN
sebagai bagian dari seleksi
masuk PTN, salah satunya
pembobotan NEM sebagai
penentuan Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru
(SPMB)
7. Relevansi Guru Masih banyak guru yang
mengajar tidak sesuai
dengan latar belakang
pendidikannya
Harus ada sertifikasi alih
fungsi bagi guru yang
mengajar tidak sesuai dengan
latar belakang
pendidikannya.
9. Life skill Konsep life skill belum
dipahami secara
menyeluruh. Life skill
hanya diartikan sebagai
keterampilan vokasional.
Perlu sosialisasi life skill
secara menyeluruh. Life skill
harus dipahami oleh seluruh
satuan pendidikan sebagai
kecakapan hidup yang
terwujud melalui proses
pengembangan diri secara
terus menerus.
10. SKS Konsep Pelaksanaan SKS
belum ada.
Perlu segera disusun struktur
kurikulum SKS dan pedoman
pelaksanaan.

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMA)

1. STRUKTUR PROGRAM
Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas X

Komponen D. Alokasi Waktu
Semester
1
Usulan Semester
2
Usulan
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2
2. Pendidikan
Kewarganegaraan
2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4
4. Bahasa Inggris 4 4 4 4
5. Matematika 4 4 4 4
6. Fisika 2 2 2 2
7. Biologi
8. Kimia
2
2
2
2
2
2
2
2
9. Sejarah
10. Geografi
11. Ekonomi
12. Sosiologi
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
13. Seni Budaya 2 2 2 2
13. Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan
2 2 2 2
14. Teknologi Informasi dan
Komunikasi
15. Keterampilan /Bahasa
Asing
2
2
2
Diwadahi di
pengembangan diri
2
2
2
Diwadahi di
pengembangan diri
B. Muatan Lokal
2 2
2 2
C. Pengembangan Diri
D.
2*) *) 2*) *)

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

24

Komponen D. Alokasi Waktu
Semester
1
Usulan Semester
2
Usulan
Jumlah 38 38 38 38

*) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

25

Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII program IPA

Komponen
Alokasi Waktu
Kelas XI Kelas XII
Smt
1
Usul-
an Smt
2
Usul-
an Smt
1
Usulan Smt 2 Usulan
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2
2. Pendidikan
Kewarganegaraan
2 2 2 2 2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 4
4. Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4 4 4
5. Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4
6. Fisika 4 4 4 4 4 4 4 4
7. Kimia 4 4 4 4 4 4 4 4
8. Biologi 4 4 4 4 4 4 4 4
9. Sejarah 1 2 1 2 1 2 1 2
10. Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 2 2
11. Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan
Kesehatan
2 2 2 2 2 2 2 2
12. Teknologi Informasi
dan Komunikasi 2 2 2 2 2 2 2 2
13. Keterampilan/
Bahasa Asing 2 2 2 2 2 2 2 2
B. Muatan Lokal 2 2 2 2 2 2 2 2
C. Pengembangan Diri 2*) *) 2*) *) 2*) *) 2*) *)
Jumlah 39 39 39 39 39 39 39 39

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

26

Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII program IPS

Komponen
Alokasi Waktu
Kelas XI Kelas XII
Smt
1
Usul-
an Smt
2
Usul-
an Smt 1 Usulan Smt 2 Usul-
an
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2
2. Pendidikan
Kewarganegaraan
2 2 2 2 2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 4
4. Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 4 4 4
5. Matematika 4 4 4 4 4 3 4 4
6. Sejarah 3 3 3 3 3 3 3 3
7. Geografi 3 3 3 3 3 3 3 3
8. Ekonomi 4 5 4 5 4 5 4 5
9. Sosiologi 3 3 3 3 3 3 3 3
10. Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 2 2
11. Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan
Kesehatan
2 2 2 2 2 2 2 2
12. Teknologi Informasi
dan Komunikasi
2 2 2 2 2 2 2 2
13. Keterampilan/Bahasa
Asing
2 2 2 2 2 2 2 2
B. Muatan Lokal 2 2 2 2 2 2 2 2
C. Pengembangan Diri 2*) *) 2*) *) 2*) *) 2*) *)
Jumlah 39 40 39 40 39 40 39 40

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

27

Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII program Bahasa

Komponen
Alokasi Waktu
Kelas XI Kelas XII
Smt
1
Usulan Smt
2
Usulan Smt
1
Usulan Smt
2
Usulan
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2 2 2
2. Pendidikan
Kewarganegaraan
2 2 2 2 2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 5 5 5 5 5 5 5 5
4. Bahasa Inggris 5 5 5 5 5 5 5 5
5. Matematika 3 3 3 3 3 3 3 3
6. Sastra Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 4
7. Bahasa Asing 4 5 4 5 4 5 4 5
8. Antropologi 2 2 2 2 2 2 2 2
9. Sejarah 2 2 2 2 2 2 2 2
10. Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 2 2
11. Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan
Kesehatan
2 2 2 2 2 2 2 2
12. Teknologi Informasi
dan Komunikasi
2 2 2 2 2 2 2 2
13. Keterampilan 2 2 2 2 2 2 2 2
B. Muatan Lokal 2 2 2 2 2 2 2 2
C. Pengembangan Diri 2*) *) 2*) *) 2*) *) 2*) *)
Jumlah 39 40 39 40 39 40 39 40

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

28

DAFTAR PUSTAKA

Fullan, M.G. 2001. The new meaning of educational change. London: Routledge Falmer.

Bennie, K. & Newstead, K. 1999. “Obstacles to implementing a new curriculum.” dalam M.J.
Smith & A.S. Jordaan (Eds.) Proceedings of the National Subject Didactics Symposium (pp.
150-157). Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Nolder, R. 1990. “Accommodating curriculum change in mathematics: Teachers’ dilemmas.”
dalam Booker, G., Cobb, P. & de Mendicuti, T.N. (Eds.). Proceedings of the Fourteent
Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp.
167-174). Mexico City, Mexico.

Charters, W. & Jones, J. (1973). On the neglect of the independent variable in program
evaluation. Unpublished paper. Eugene: University of Oregon.

Hargreaves. A. 1995. A changing teachers, changing times. New York, NY: Teachers College
Press.

Fennema, E. & Franke, M.L. 1992. “Teachers’ knowledge and its impact.” Dalam Grouws,

D.A. (Ed.). Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 147-164). New
York, United States: MacMillan.
Taylor, N. & Vinjevold, P. 1999. Getting learning right: Report of the President’s Education
Initative Research Project. Johannesburg, South Africa: Joint Education Trust.

Middleton, S. 1999. Between a rock and shifting sands: Issues of curriculumimplementation
in secondary schools. Paper disajikan dalam “The Telecom Technology Education
Conference”, Kings College, Auckland, New Zealand, 16 April 1999.

Hawkins, A.S. & Kapadia, R. 1984. “Children’s conceptions of probability—A psychological
and pedagogical review.” Educational Studies in Mathematics, 15, 349-377.

Kajian kebijakan kurikulum SMA 2007

About these ads
%d bloggers like this: