Memajukan Kebudayaan Bangsa

Dalam Memajukan Kebudayaan Bangsa Kita Kehilangan Haluan
oleh Nunus Supardi(*)
Pengantar
Dalam makalah seminar budaya “Evaluasi dan Strategi Kebudayaan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1987,  Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (Dosen UI) mengulas peran tiga kalimat penjelasan pasal 32 UUD 1945. Menurut Nazaruddin, dengan adanya ketiga kalimat penjelasan itu bangsa Indonesia “mampu melepaskan diri dari rasa curiga terhadap kebudayaan suku-suku. Kebudayaan suku-suku bangsa tidak perlu dipandang sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasional; kebudayaan daerah atau suku bukanlah ancaman, melainkan pembentuk kebudayaan nasional. ”
Dari kutipan di atas amat jelas, betapa besar peran tiga kalimat itu dalam mencegah ketidakjelasan dalam menata hubungan bersama dan dalam menyamakan pemahaman tentang kebudayaan bangsa. Tetapi ketiga kalimat itu kini secara konstitusional tidak tampil lagi sebagai penjelas makna pasal 32 tersebut. Pasal 32 yang semula hanya satu ayat setelah diamandemen berubah menjadi 2 ayat. Tiga kalimat itu dihilangkan, dan tidak satu pun kata atau kalimat dari tiga kalimat penjelasan itu yang diangkat ke dalam dua ayat yang baru.
Peran 3 Kalimat Penjelasan 
Dapat dipastikan, ketika para pendiri bangsa memasukkan kebudayaan ke dalam batang tubuh UUD 1945, pembahasan berlangsung dalam suasana seru, baik tentang urgensinya, rumusannya maupun penempatannya dalam pasal, serta rumusan kalimat penjelasan.  Dalam hal penempatan dalam pasal saja, kebudayaan harus pindah 3 kali. Dari semula berada pada pasal 34 bergeser ke pasal 33,  dan akhirnya bergeser lagi menjadi pasal 32 berdampingan dengan pasal 31 tentang pendidikan. 
Rumusan kalimatnya amat singkat, yaitu: “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.” Menyadari betapa singkatnya kalimat pasal 32, para pendiri bangsa melengkapinya dengan tiga kalimat sebagai penjelasan.  Dengan adanya penjelasan itu berbagai pertanyaan mendasar dapat terjawab. Pertanyaan mendasar itu antara lain sebagai berikut:
1. Setelah lahir yang disebut kebudayaan nasional Indonesia, bagaimana posisi kebudayaan daerah atau kebudayaan suku bangsa? Hilang atau lebur ke dalam kebudayaan nasional. Pertanyaan seperti selalu dan akan muncul pada setiap pergantian generasi.
2. Setelah lahir kebudayaan Indonesia baru, bagaimana posisi kebudayaan lama dan asli? Masih tetap ada sebagai dasar atau bagian kebudayaan bangsa atau dihapuskan? Seperti kita ketahui pada masa Pujangga Baru terjadi polemik kebudayaan hebat tentang hal itu.
3. Ke mana arah yang akan dituju dalam memajukan kebudayaan bangsa? Sebagai bangsa yang baru lahir jawaban atas pertanyaan itu penting agar bangsa itu tidak salah langkah.
4. Bagaimana bangsa ini menyikapi masuknya pengaruh kebudayaan asing, menolak atau menerima, atau menyaring? Jawaban itu penting, karena sebagai bangsa baru mustahil akan menghindarkan diri dari pertemuan antarbangsa dan antarbudaya bangsa.
5. Apa kriteria  atau ukuran yang dapar dipakai untuk melakukan penerimaan atau penolakan, atau penyaringan pengaruh budaya asing itu?
Jawaban atas pertanyaan pertama terdapat pada kalimat yang berbunyi: “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.” Dari keseluruhan kalimat itu dapat ditangkap secara jelas maknanya. Kalimat itu mengandung makna pengakuan bahwa seluruh budaya suku bangsa (daerah) di seluruh Indonesia, pada hakikatnya adalah kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia. Dengan pengakuan ini mencerminkan arti bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, kita tidak mengenal istilah budaya ‘mayoritas’ dan ‘minoritas’, ‘maju’ atau ‘terbelakang’, ‘tinggi’ atau ‘rendah.’ Seluruh budaya suku bangsa dalam posisi sama,  setara, dan dari pengakuan seperti itu akan tercipta iklim kehidupan  saling menghargai dan saling menghormati. 
Jawaban atas pertanyaan kedua, mengenai bagaimana posisi kebudayaan lama dan asli, ada pada kalimat kedua, yang berbunyi: “Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa.”  Kalimat ini menjadi jawaban atas  polemik hebat yang terjadi ketika memperbincangkan mengenai bagaimana membangun kebudayaan bangsa Indonesia baru. Menurut pandangan Sutan Takdir Alisjahbana apabila bangsa baru itu ingin menjadi bangsa yang maju dan modern, tinggalkan kebudayaan lama dan ambil kebudayaan yang bersumber dari kebudayaan Barat. Di lain pihak Sanoesi Pane, Armijn Pane berpendapat tidak mungkin kita menghilangkan kebudayaan lama (Timur). Dengan adanya kalimat penjelasan itu  dapat diartikan bahwa dalam memajukan kebudayaan bangsa tidak bisa dengan serta merta meninggalkan kebudayaan yang lama dan asli, karena kehidupan kebudayaan suatu bangsa pada hakikatnya adalah lanjutan dari kebudayaan sebelumnya. 
Jawaban pertanyaan ketiga, ke mana arah yang akan dituju dalam memajukan kebudayaan terdapat pada frasa yang berbunyi: “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan…” Amat jelas, ke mana arah yang harus dituju dalam memajukan peradaban bangsa Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia, dan ke mana arah memajukan persatuan bangsa yang multietnik dan multikultur. 
Jawaban atas pertanyaan bagaimana kita menyikapi hubungan  kebudayaan bangsa dengan kebudayaan asing ada pada potongan kalimat: “….dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing…..” Frasa ini menjadi amat penting sebagai acuan ketika bangsa Indonesia sebagai bangsa baru masuk dalam pergaulan antarnegara dan antarbangsa. Dalam era globalisme seperti sekarang ini, frasa ini patut menjadi acuan agar kehidupan bangsa Indonesia tidak terjebak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri. 
Lalu, apa kriteria  atau ukuran untuk menerima atau menolak pengaruh budaya asing itu? Jawabannya  ada pada frasa “…yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri….”  Apabila pengaruh tidak memberi manfaat meperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa harus ditolak kehadirannya.  Bahkan kriteria itu masih diperjelas dengan dengan rambu-rambu: “yang dapat mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa melalui tiga kalimat itu para pendiri bangsa telah menyiapkan konsep, kebijakan, strategi dan tujuan di bidang kebudayaan. Dikatakan mengandung konsep karena tiga kalimat itu berisi gagasan tentang apa itu kebudayaan Indonesia. Pengakuan bahwa kebudayaan suku bangsa di seluruh Indonesia adalah kebudayaan bangsa merupakan konsep yang dinilai tepat untuk sebuah bangsa baru yang multietnik dan multikultur. Konsep itu selanjutnya dituangkan dalam semboyan yang sangat tepat, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika.” 
Tiga kalimat itu dikatakan mengandung kebijakan karena di dalam tiga kalimat itu terkandung garis besar haluan dalam memelihara (preservation) dan mengembangkan (progression) kebudayaan bangsa. Dua kebijakan yang sesungguhnya arahnya berlawanan, tetapi keduanya disatukan lagi dalam tujuan, yaitu “menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan perstauan”. Selanjutnya dikatakan mengandung strategi karena di dalam tiga kalimat itu terkandung perencanaan dasar memajukan kebudayaan bangsa. Di samping dilakukan upaya memelihara dan mengembangkan kebudayaan, strategi yang perlu dipilih adalah  “dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing.” Dikatakan mengandung tujuan karena di dalam tiga kalimat itu terkandung juga ke mana arah pemajuan kebudayaan bangsa. Karena lengkap dan jelasnya tiga kalimat itu maka tidak salah juga bila dikatakan merupakan garis-garis besar haluan dalam membangun persatuan bangsa dan memajukan kebudayaan bangsa yang amat jelas dan dengan demikian mudah untuk dioperasionalisasikan. 
Sebagai bangsa yang lahir setelah adanya kesepakatan (konsensus) seluruh suku bangsa untuk menjadi satu bangsa baru, bangsa Indonesia, garis haluan itu amat penting untuk menata hubungan antarsuku dan antarbudaya.. Kesepakatan yang lahir di tengah-tengah kehidupan bangsa yang multietnik dan multikultur (hampir 500 suku bangsa), daya tahan kelangsungannya akan berbeda dengan bangsa yang hanya terdiri atas beberapa suku bangsa. Keutuhan bangsa amat rentan, dan oleh sebab itu solidaritas dan keharmonisan hubungan antarsuku dan antarbudaya harus diasuh secara serius dan dengan konsep yang jelas dan diterima oleh semua pihak. Mengenai pentingnya membangun solidaritas dan keharmonisan hubungan itu, Bung Karno sering mengulang padangan Ernest Renan, seorang profesor sejarah dan ilmu kebangsaan Perancis.
Menurut Renan, yang dimaksud dengan bangsa adalah “satu solidaritas besar, solidaritas besar tiap-tiap hari.” . Tetapi oleh Bung Karno tumbuhnya solidaritas lebih dipersingkat lagi. Menurut Bung Karno agar bangsa Indonesia benar-benar menjadi satu,  solidaritas itu tidak hanya tumbuh tiap-tiap hari, tetapi tiap-tiap jam, dan bahkan tiap-tiap menit. Jangan sampai terjadi rasa itu solider hanya untuk beberapa waktu saja atau hanya buat menghadapi bahaya saja.
Berubah Menjadi 2 Ayat
Setelah diamandemen pasal 32 berubah menjadi 2 ayat dan tanpa ada tambahan penjelasan lagi. Pada ayat (1) bunyi kalimatnya menjadi panjang: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kekebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”  Jika ayat (1) ini dirinci, ada 3 potongan makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia….”. Potongan kalimat ini adalah kalimat pasal 32 lama, hanya kata ‘Pemerintah’ diganti dengan  ‘Negara’. Potongan kalimat kedua berbunyi:”…di tengah peradaban dunia…”,  mungkin yang dimaksud adalah sebagai penegasan bahwa kebudayaan Indonesia adalah bagian dari kebudayaan dan perdaban dunia. Potongan kalimat ketiga, “….dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”  merupakan cerminan pemenuhan kehendak tentang perlunya kebebasan dalam mengembangkan nilai budaya masing-masing suku bangsa. Potongan kalimat kedua dan ketiga merupakan tambahan baru. 
Untuk ayat (2) yang berbunyi: “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai  kekayaan budaya nasional” merupakan kalimat pindahan dari penjelasan pasal 36 (lama) tentang Bahasa.  Tanpa memindahkan kalimat itu ke pasal 32 menjadi ayat baru (ayat 2), masalah bahasa (daerah) sudah dengan sendirinya merupakan salah satu kekayaan (bagian) dari kebudayaan bangsa. 
Apakah setelah pasal 32 baru berubah menjadi 2 ayat, makna pasal itu menjadi jelas atau sebaliknya?
Hilangnya Garis Haluan
        
Hilangnya tiga kalimat penjelasan pasal 32 berarti hilangnya konsep, kebijakan, strategi dan tujuan yang dijadikan garis haluan dalam memajukan kebudayaan bangsa dan menata hubungan antarsuku. Sebagai satu bangsa yang multietnik dan multikultur, pertanyaan-pertanyaan ‘nakal’ seperti di atas dapat dipastikan  akan selalu  muncul pada setiap saat dan setiap generasi. Dengan adanya tiga kalimat penjelasan itu semua pertanya akan terjawab, dan itu berarti kita dapat melepaskan diri dari rasa curiga antara suku bangsa yang satu dengan yang lain.  Keberadaan budaya suatu suku bangsa tidak lagi dipandang sebagai ancaman bagi suku bangsa yang lain dan juga bukan ancaman terhadap kebudayaan nasional dan sebaliknya, melainkan bersama-sama menjadi pembentuk kebudayaan nasional.  
Oleh karena itu seharusnya tiga kalimat  tetap dipertahankan keberadaannya selama kita masih sepakat untuk tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Akankah hasil amandemen itu akan diamandemen lagi dan tiga kalimat itu dapat muncul lagi? Jika tidak, maka tiga kalaimat itu harus masuk dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan.  

Implementasi dan Implikasi Amandemen Pasal 31 UUD 1945

Guru SLTPN 22 Samarinda, Pemerhati Pendidikan dan Moral Anak (PPMA)

Dimuat Harian Swara Kaltim berseri pada tanggal 29,30,31Januari 2004

Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan dan dimotori oleh mahasiswa adalah amandemen UUD 1945. Mahasiswa beranggapan bahwa UUD 1945 terlalu banyak dan luas memberikan kekuasaan pada eksekutif khususnya kekuasaan presiden, sehingga mengakibatkan pemerintahan yang sentralistik dan otoriter yang mesengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia.
Amandemen UUD 1945 selama masa reformasi ini dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen yang ke-4, MPR mengamandemen pasal 31 tentang pendidikan. Hasil amandemen yang dilakukan oleh MPR tersebut memberikan angin segar pada dunia pendidikan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR.

Rupanya anggota MPR menyadari bahwa untuk memajukan bangsa dan mencapai tujuan negara seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 hanyalah dapat ditempuh melalui jalur pendidikan. Melalui pendidikan inilah sumber daya manusia yang berkualitas dihasilkan sehingga diharapkan pada era global bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain. Kemudian bagaimana pelaksanaan, konsekuensi dan implikasi dari hasil amendemen?

Pasal 31 Ayat 1 hasil amandemen “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Menurut penulis pasal ini merupakan hasil refleksi dan evaluasi dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang sebelumnya berorientasi pada aspek kognitif dengan mengabaikan aspek afektif dan spikomotor. Kata “pengajaran” dalam pasal 31 ayat 1 sebelum diamandemen rupanya telah mempengaruhi paradigma, sikap, dan tindakan guru dalam mengajar. Guru lebih menekankan pada aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif yang berisi sikap, minat, apresiasi dan sistem nilai.

Guru hanya mengembangkan kemampuan otak kanan yang berpikir linier dan kurang mengembangkan kemampuan otak kiri. Pengabaian aspek afektif ini sangat merugikan siswa secara individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya peserta didik banyak mengetahui pengetahuan baik itu moral, fisika, ekonomi, maupun matematika namun mereka kurang memiliki sikap dan sistem nilai secara positif terhadap apa yang mereka ketahui, sehingga mereka tidak mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dikembangkannya aspek afektif karena aspek afektif masih sulit digarap secara operasional, baik dalam merumuskan tujuan maupun dalam melakukan evaluasinya pada hal aspek afektif ini sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, jika seseorang telah memiliki afektif terhadap sesuatu hal maka resiko apapun akan di tempuh.

Dalam pengertian sekarang, pengajaran (instruction) lebih mengacu pada pengertian sempit yaitu proses pembelajaran (teaching-learning process); sedangkan pendidikan (education) mempunyai pengertian yang jauh lebih luas, meliputi juga pengajaran. Dengan dicantumkannya kata “ Pendidikan “ dalam pasal 31 ayat 1 hasil amandemen diharapkan dapat merubah paradigma guru dalam implementasi pengajaran di kelas sehingga terjadi keseimbangan pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Pasal 31 ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Ayat ini secara khusus berbicara tentang pendidikan dasar 9 tahun (tingkat SD dan SLTP), bahwa target yang dikehendaki adalah warga negara yang berpendidikan minimal setingkat SLTP. Ada dua kata “wajib” dalam ayat ini yang berimplikasi terhadap pelaksanaan lebih lanjut program wajib belajar. Di antaranya adalah setiap anak usia pendidikan dasar (6-15 tahun) wajib bersekolah di SD dan SLTP. Karena sifatnya wajib, bila tidak, semestinya ada sanksi hukum terhadap keluarganya dan juga bagi anaknya. Sanksi apa yang dikenakan kepada mereka, haruslah jelas. Tidak boleh lagi ada alasan bahwa seorang anak tidak bersekolah karena ia tidak ingin bersekolah atau keluarganya tidak mampu membiayainya karena pemerintah wajib membiayainya.

Diakui bahwa saat ini wajib belajar pendidikan dasar cukup berhasil, paling tidak secara kuantitatif. Di tingkat SD, angka partisipasi kasar (APK) yaitu rasio antara jumlah seluruh siswa SD dibandingkan jumlah anak usia 7-12 tahun telah melebihi 100% (menurut data resmi 110-115%). Akan tetapi, angka partisipasi murni (APM) yaitu rasio antara jumlah siswa SD umur 7-15 tahun dibandingkan populasi penduduk umur tersebut sebesar 95%. Artinya, masih ada sekira 5% anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah yang jumlahnya sekira 1,2 juta orang, tersebar di seluruh Indonesia. Di SLTP, angka resmi mencatat APK saat ini telah mencapai 78%.

Dalam ayat 2 ini juga mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan khususnya pada pendidikan dasar. Yang menjadi pertanyaan biaya apa sajakah yang akan ditanggung oleh pemerintah? Apakah masih akan terbatas pada tiga jenis biaya (gaji, pengadaan alat dan pemeliharaannya, serta penyelenggaraan), atau akan meliputi juga uang sekolah yang selama dibayarkan melalui BP3, biaya ujian-ujian? Atau akan termasuk juga buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, pakaian seragam terutama bagi siswa yang kurang mampu? Perlu dicatat bahwa kalau hanya iuran BP3 yang ditanggung, itu jumlahnya kecil sekali dan jelas tidak akan banyak membantu meringankan biaya siswa terutama dari kalangan tidak mampu.

Bersdasarkan penelitian (Balitbangdikbud, 1992; Dedi Supriadi, 2001) menemukan bahwa komponen iuran BP3 hanya hanya mewakili 6-9% dari total biaya pendidikan per anak di jenjang SD dan SLTP yang dikeluarkan oleh keluarga siswa. Beban yang jauh lebih berat yang harus ditanggung oleh keluarga siswa adalah untuk buku pelajaran, iuran-iuran insdidental, alat-alat tulis, pakaian seragam, dan kebutuhan esensial sekolah lainnya.

Di samping itu ditemukan bahwa sebagian besar dana pemerintah hanya mampu memenuhi sebagian dari anggaran rutin sekolah yang meliputi gaji, biaya perawatan fasilitas, dan penyelenggaraan PBM/KBM. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan ialah, betapa tingginya kontribusi keluarga terhadap pendidikan. Satuan biaya per siswa SDN sebesar Rp 1.324.465,00 per tahun, dan keluarga menanggung 67,6%. Di SLTP lebih tinggi lagi peranan keluarga. Dari satuan biaya Rp 2.743.605,00 pemerintah hanya menanggung 19,6%, masyarakat/sumber-sumber lain 0,3%, dan keluarga 80%! Dalam biaya yang ditanggung oleh pemerintah itu termasuk gaji guru yang mengambil sekira 80% dan dana-dana lain yang diterima oleh sekolah dari anggaran pemerintah

Pasal 31 ayat 3 berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta aklaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur undang-undang”. Dengan dicantumkannya kata “meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta aklaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Hal ini berarti lebih mempertegas, memperkuat dasar, arah dan tujuan pendidikan nasional kita yang selama ini kata iman dan taqwa dan seterusnya itu hanyalah dimuat dalam UU sistem pendidikan. Harapan dan tujuan lebih jauh dengan manusia yang beriman, bertaqwa, dan bermoral adalah bangsa ini akan dapat mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pasal 31 ayat 4 “Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Mencermati pasal 31 ayat 4 ini rupanya wakil rakyat memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat untuk merombak anggaran pendidikan yang selama ini berkisar antara 3 sampai dengan 7 % menjadi sedikitnya 20 %.

Ada dua hal yang tersirat dalam ayat ini pertama., wakil rakyat yang duduk di DPR dan MPR menghendaki agar bangsa dan negara yang sedang di landa krisis ini cepat bangkit untuk maju dan mencapai tujuan negara sebagai mana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua, ada rasa kawatir dengan berlakunya UU No 22 th. 1999 tentang otonomi daerah yang salah satunya melimpahkan wewenang bidang pendidikan ke daerah. DPR/MPR masih meragukan apakah mutu pendidikan di daerah nanti lebih baik seperti masa sentralisasi atau sebaliknya. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut agar tidak terjadi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah maka dalam UUD ditetapkan 20 % dari APBD digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Disadari atau tidak, penyebutan anggaran untuk sektor pendidikan minimal 20% dari RAPBN dan RAPBD itu ada nilai plus minusnya. Plusnya adalah pemerintah pusat/daerah menjadikan hal ini sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dan DPR-RI/DPRD serta masyarakat bisa menjadikannya sebagai patokan dalam melakukan pengawasan terhadap kesungguhan pemerintah. Di tingkat daerah, sekarang banyak pemkab/pemkot yang dengan bangga menyebut angka 20-40% dari RAPBD-nya untuk pendidikan, tapi sebagian besar anggaran itu digunakan untuk membayar gaji guru/pegawai berstatus PNS. Kalau untuk gaji guru/pegawai pendidikan saja sudah mengambil 20% dari RAPBN/RAPBD, lalu masih adakah biaya untuk pembangunan sarana/prasarana, pemeliharaan, dan penyelenggaraan pendidikan?

Dewasa ini, gaji guru/pegawai pendidikan masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang diturunkan ke provinsi/kabupaten/kota. Otda yang berlaku sekarang masih mengandalkan sebagian besar pembiayaannya pada subsidi pemerintah pusat melalui DAU. Hanya daerah tertentu yang memiliki PADS yang cukup signifikan bagi RAPBD-nya dan sebagian lainnya ditambah lagi dengan pendapatan dari bagi hasil (UU No. 25/1999).

Ada yang mengusulkan agar perhitungan 20% itu tidak mencakup komponen anggaran untuk gaji sehingga akan tersedia dana yang cukup untuk pengembangan program-program pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan. Kalau gaji diperhitungkan ke dalam 20% itu, dikhawatirkan biaya-biaya untuk nongaji bukannya bertambah, malah berkurang dari sebelum ada amandemen ini. Akan tetapi, tidak memasukkan gaji dalam perhitungan anggaran pendidikan juga bisa dikatakan “menyalahi” prinsip pembiayaan pendidikan yang selalu memasukkan gaji sebagai komponen inti dalam pembiayaan pendidikan. Di situlah letak plus-minus dan dilema pencantuman angka 20% dalam RAPBN dan kelihatannya hal ini masih akan mengundang perdebatan panjang.

Hal ini belum lagi di tambah tidak konsistenya pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan pasal 31 ini. Ternyata sampai sekarang pemerintah pusat maupun pemprop/pemkab/pemkot termasuk Kalimantan Timur belum dapat merealisasikan amanat UUD itu. Memang ada sebagian pemkot/pemkab di kaltim yang telah mengalokasikan 20 % untuk pendidikan. Sangat ironis jika daerah yang kaya seperti kaltim belum mampu memberikan porsi 20% untuk pendidikan dalam APBD. Kemudian muncul petanyaan dari para pendidik dan masyarakat kemana arah dana perimbangan keuangan? Mengapa pemprop/pemkot/pemkab/DPRD tidak tanggap terhadap masalah pendidikan?

Pasal 31 ayat 5 “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradapan serta kesejahteraan umat manusia ini mencerminkan bahwa iptek mendapatkan prioritas dalam pendidikan.” Dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan tehnologi ini hendaknya mendasarkan diri pada nilai-nilai agama yang transendental dan universal untuk kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradapan serta persatuan bangsa.

%d blogger menyukai ini: